Dinilai Efektif, Pemprov NTB Lanjutkan Penetapan 5 Hari Kerja

Waktujedaku - Guna meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan kinerja aparatur birokrasi, terhitung sejak 1 Juli 2011 lalu, Pemerintah Provinsi NTB memberlakukan uji coba pelaksanaan 5 hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov. NTB. Uji coba tersebut dilaksanakan terhitung sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2011.

Sepertinya, pelaksanaan uji coba 5 hari kerja selama 6 bulan itu, dinilai efektif dan berhasil mendorong kinerja aparatur birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, pelaksanaan 5 hari kerja pun tetap diberlakukan di jajaran Pemprov NTB pada 2012. Hal ini sesuai  dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur NTB Nomor 54 tahun 2012, tentang penetapan lima hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Setda Prov. NTB H Muhammad Nur SH MH menjelaskan, berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, hari kerja bagi seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB ditetapkan sebanyak 5 hari kerja mulai Senin sampai Jum’at, dengan jam kerja efektif 37,5 jam.

Jam kerja diatur, pada hari Senin - Kamis, PNS akan bekerja mulai pukul 07.00 – 15.30 WITA dan istirahat pukul 12.00 – 13.00 WITA. Kemudian untuk hari Jum’at, jam kerja yang berlaku mulai pukul 07.30 – 16.30 WITA dan istirahat dari pukul 11.30 – 13.30 WITA.

Sedangkan untuk pelaksanaan Krida olahraga dilaksanakan dari pukul 06.30 – 07.30, kemudian Imtaq dimulai dari pukul 13.30 – 14.30 WITA, sebagai bagian dari pembinaan kepada para pegawai.

Namun, terang M Nur, penetapan 5 hari kerja tidak berlaku bagi unit kerja pelayanan publik yang memberikan pelayanan dasar dan intensif bagi masyarakat, seperti Rumah Sakit Umum Provinsi, RSJ Selagalas, RSU Rujukan Provinsi di Sumbawa, Akper Provinsi di Selong, SMKPP Mataram dan SMKPP Bima.

Unit kerja lainnya yang masuk dalam pengecualian kebijakan 5 hari kerja adalah Balai Kesehatan Masyarakat, Balai laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, PSBR Karya Putra Mataram, PSTW Puspa Karma Mataram, PSTW Meci Angi Bima, PSBK Aikmel dan Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak Putra Mataram.

Untuk unit kerja pelayanan publik lain seperti Satpol PP, Perpustakaan, dan UPTD lainnya, pimpinan SKPD dapat mengatur penugasan Siaga Tugas pada hari Sabtu dilingkungan masing-masing.

Menurut Sekda, penetapan 5 hari kerja dilingkup Pemerintah Provinsi NTB ini merupakan tindak lanjut dari SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 08 Tahun 1996, tentang pedoman pelaksanaan hari kerja dilingkungan lembaga pemerintahan. Selain itu, juga mengacu kepada regulasi internal, sesuai Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995, tentang hari kerja dilingkungan pemerintah, yang erdapat ruang fleksibilitas.